Mediasi

A.    Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian.  Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan hamper seluruhnya berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (win-win solution). Berdasarkan fakta ini,  kesungguhan, kemampuan,  dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya keberadaan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG dalam hukum acara tidak lebih dari hisasan belaka.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130 HIR, hanya bersifat formalitas. Sehingga sulit untuk memperoleh keadilan yang hakiki oleh para pihak yang bersengketa melalui pengandilan. Memperhatikan keadaan yang dijelaskan, MA terpanggil untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan.

1.      Landasan Formil Prosedur Mediasi

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam system peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG. Namun, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (compulsory).

a.       SEMA No. 1 Tahun 2002

Pengaturan mengenai mediasi pada mulanya diatur oleh SEMA No. 1 Tahun 2002 yang diterbitkan pada 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR). Motivasi yang mendorong dibuatnya SEMA ini adalah untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual sehingga akan berakibat pada turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

MA menyadari SEMA tersebut sama sekali tidak berjalan dan hanya memberi sedikit peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh memaksa para pihak melakukan penyelesaian melalui perdamaian terlebih dahulu.

b.      PERMA No. 2 Tahun 2003

SEMA 1 Tahun 2002 hanya bertahan 1 Tahun 9 bulan (30 Januari 2002 – 11 September 2003). Pada tanggal 11 September 2003 MA mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagai penggati SEMA No. 1 tahun 2002. Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2003 menegaskan : ”Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaram Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku.”

PERMA No. 2 Tahun 2003 berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan substansi yang terdiri dari 6 Bab dan 18 Pasal:

        i.            Bab I               : Ketentuan Umum

      ii.            Bab II              : Tahap Pra-Mediasi

    iii.            Bab III                        : Tahap Mediasi

    iv.            Bab IV                        : Tempat dan Biaya

      v.            Bab V              : Lain-lain

    vi.            Bab VI                        : Penutup

c.       Alasan Penerbitan PERMA

Dalam konsideran dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2003, diantaranya :

1. Mengatasi Penumpukan Perkara;
2. SEMA No. 1 Tahun 2002, belum lengkap;
3. Pasal 130 HIR/154 RBG, dianggap tidak memadai.

2.      Lingkup Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan

a.       Yang Dapat Berindak sebagai Mediator

Proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan itu, siapa yang dapat bertindak sebagai mediator, diatur dalam Pasal 1 butir 2, 5, dan 10 serta Pasal 5 ayat (1) PERMA:

1)      Klasifikasi Mediator

a)      Mediator dalam lingkungan peradilan

Menurut Pasal 1 butir 2, di lingkungan atau pada sebuah pengadilan terdapat mediator; yang disebut mediator di lingkungan sebuah pengadilan. Oleh karena itu, pada setiap pengadilan diharuskan ada:

          i.            Daftar mediator

Merupakan dokumen yang memuat nama-nama mediator yang dituangkan dalam penetapan ketua ketua pengadilan. Dengan demikian, daftar mediator berisi panel anggota mediator yang dapat dipilih atau ditunjuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesian sengketa.

Menurut Pasal 6 ayat (1), yang dapat dicantumkan sebagai mediator dalam daftar mediator pengadilan:

a.       Berasal dari kalangan hakim;

b.      Boleh juga bukan dari kalangan hakim;

c.       Syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator

b.      Mediator di luar ingkungan pengadilan

Selain mediator yang tercantum dalam daftar mediator yang terdapat di lingkungan pengadilan berdasar Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), PERMA mengaku juga eksistensi:

          i.            Mediator di luar lingkungan pengadilan;

        ii.            Mereka tidak terdaftar sebagai panel dalam daftar mediator yang ditetapkan ketua pengadilan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) para pihak dapat dan bebas menyepakati mediator yang berada di luar daftar mediator, oleh karena itu tidak mutlak harus menyepakati mediator yang tercantum namanya dalam daftar mediator.

Syarat atau kualifikasi yang dianggap kompeten bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator, diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 1 butir 5 PERMA:

          i.                      Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi;

        ii.                      Memiliki sertifikat mediator;

      iii.                      Netral dan tidak memihak.

2)      Proses Mediasi Bersifat Memaksa

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan, bersifat memaksa (compulsory). Oleh karena itu, para pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib mentaatinya (comply) dengan acuan sebagai berikut:

1. Setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu di tempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
2. Sedemikian rupa sifatnya pemaksaan itu, sehingga penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan di pengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

3)      Jangka Waktu Proses Mediasi

Mengetahui jangka waktu proses mediasi, terdapat dua versi. Dan masing-masing diatur dalam pasal yang berbeda.

1. Paling Lama Tiga Puluh Hari Kerja

Mengenai jangka waktu itu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA dengan syarat:

                    i.            Yang bertindak sebagai mediator, di luar daftar mediator yang dimiliki pengadilan;

                  ii.            Maka dalam hal ini, jangka waktu proses mediasi adalah 30 (tiga puluh) hari kerja, dari tanggal pemilihan mediator tersebut.

2. Paling Lama Dua Puluh Hari Kerja

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (5) PERMA yang menegaskan:

                    i.            Apabila yang menjadi mediator terdiri atas orang yang tercantum namanya dalam daftar mediator yang ditetepkan pengadilan, maka proses mediasi paling lama 22 hari kerja;

                  ii.            Jangka waktu terhitung dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal penunjukan mediator oleh ketua majelis.

3.      Ruang Lingkup Tahap Pra-Mediasi

Ruang lingkup tahap pra-mediasi diatur dalam Bab II PERMA. Tahap ini merupakan persiapan ke arah proses tahap mediasi.

a.       Hakim Memerintahkan Menempuh Mediasi

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pra-mediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA adalah sebagai berikut:

1)      Memerintahkan terlebih dahulu menempuh mediasi;

2)      Saat menyampaikan perintah;

3)      Syarat penyampaian perintah.

b.      Hakim Wajib Menunda Persidangan

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA, yaitu:

1)      Hakim wajib menunda sidang;

2)      Memberi kesempatan menempuh proses mediasi;

c.       Hakim Wajib Memberi Penjelasan tentang Prosedur dan Biaya Mediasi

Tindakan berikutnya yang harus dilakukan hakim diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA, yaitu:

1)      Wajib memberi penjelasan mengenai prosedur;

2)      Menjelaskan biaya mediasi

d.      Wajib Memilih Mediator

Mengenai tata cara pemilihan mediator diatur dalam Pasal 4 PERMA, sesuai dengan mekanisme berikut:

1)      Para pihak wajib memilih mediator

2)      Ketua majelis berwenang menunjuk mediator

e.       Proses Mediasi oleh Mediator Luar

Mengenai hal ini diatur padal Pasal 5 PERMA. Pada dasarnya apa yang digariskan dalam pasal ini, tidak lagi termasuk lingkup tahap pra-mediasi, tetapi lebih tepat dimasukkan dalam ruang lingkup tahap mediasi.

Menurut Pasal 5 PERMA, apabila proses mediasi menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki pengadilan perlu diatur perlakuan khusus mengenai hal-hal berikut.

1)      Proses mediasi tiga puluh hari;

2)      Menghadap ke muka hakim seteleh tiga puluh hari;

                    i.            Para pihak wajib menghadap hakim;

                  ii.            Meminta penetapan akta perdamaian atau menyatakan pencabutan gugatan.

4.      Ruang Lingkup Tahap Mediasi

a.       Para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen

Berdasarkan Pasal 8 PERMA, tahap mediasi dimulai dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal ditunjuknya mediator oleh ketua majelis. Terhitung dari tanggal itu timbullah kewajiban hukum kepada para pihak melaksanakan tindakan berikut.

1)      Wajib menyerahkan dokumen dan surat

Menurut Pasal 8 PERMA, setelah mediator terpilih atau ditunjuk. Para pihak wajib menyerahkan:

          i.                      Fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara;

        ii.                      Fotokopi surat-surat yang diperlukan.

b.      Mediasi Menghasilkan Kesepakatan

Pasal 11 PERMA mengatur tindakan apa yang harus dilakukan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

1)      Wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan.

Tindakan ini disebut dalam Pasal 11 ayat (1). Dikatakan apabila mediasi menghasilkan kesepakatan:

1. Para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut;
2. Kesepakatan dirumuskan secara tertulis;
3. Pelaksanaan perumusan dibantu oleh mediator, dan;
4. Kesepakatan yang telah dirumuskan ditandatangani oleh para pihak.

Syarat ini ditegaskan juga dalam pasal 1851 KUH Perdata bahwa persetujuan perdamaian harus berbentuk tertulis:

1. Boleh akta di bawah tangan (onderhandse acte);
2. Dapat juga berbentuk akta otentik.

Tidak dibenarkan secara lisan, karena pasal itu menegaskan persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

2)      Wajib mencantumkan klausul pencabutan perkara.

Menurut Pasal 11 ayat (2) PERMA, kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut harus memuat atau mencantumkan klausul:

1. Pencabutan perkara;
2. Pernyataan perkara telah selesai.

3)      Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan.

Pasal 11 ayat (3) membebani kewajiban kepada mediator:

1. Memeriksa materi kesepakatan;
2. Hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan.

Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan adalah untuk menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Namun hal ini tidak hanya terbatas sepanjang itu tetapi meliputi kemungkinan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

4)      Menghadap kembali pada hakim.

Pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya:

1. Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim;
2. Di depan sidang tersebut para pihak memberitahukan, mediasi telah mencapai kesepakatan.

5)      Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan.

Pasal 11 ayat (5) jo. Pasal 5 ayat (3) PERMA mengatur cara mengukuhkan kesepakatan menjadi akta perdamaian.

a)      Harus ada permintaan dari para pihak

Para pihak mempunyai kebebasan memilih, apakah kesepakatan dikukuhkan atau tidak dalam akta perdamaian. Apabila mereka memilih untuk dikukuhkan:

                    i.            Dapat mengajukan hal itu kepada hakim;

                  ii.            Atas permintaan tersebut, hakim mengeluarkan penetapan yang diberi judul akta perdamaian;

                iii.            Sejak tanggal penetapan diterbitkan, padanya melekat ketentuan Pasal 130 HIR/145 RBG, yaitu penetapan memiliki kualitas sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga penetapan mempunyai kekuatan eksekutorial dan terhadapnya tidak dapat diajukan permohonan banding.

c.       Proses mediasi gagal

Yang dimaksud dengan proses mediasi gagal, yaitu apabila dalam jangka waktu 22 hari kerja yang disebut Pasal 9 ayat (5) atau 30 hari kerja yang disebut Pasal 5 ayat (1) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Menghadapi peristiwa gagalnya proses mediasi, Pasal 12 PERMA telah menggariskan tindak lanjut yang harus dilakukan mediator dan hakim.

1)      Mediator wajib memberitahu kegagalan kepada hakim;

2)      Pemberitahuan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin;

3)      Majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara.

B.     Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian.

1.      Disamakan kekuatan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian antara para pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.      Mempunyai kekuatan eksekutorial.

Setelah sesaat putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial didalamnya. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian sukarela, maka:

1. Dapat minta eksekusi kepada PN;
2. Atas permintaan itu ketua PN menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi, dalam putusan tercantum amar kondemnatoir (condemnation), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukaraela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

3.      Putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding.

Putusan akta perdamaian tidak dapat banding. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR. Dengan kata lain terhadap putusan akta perdamaian tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi. Hal itupun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1083 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding.

Memperhatikan kekuatan yang langsung melekat pada putusan akta perdamaian, penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif dan efisien. Segala upaya hukum tertutp, sehingga dapat langsung diminta eksekusi apabila ssalah satu pihak ingkat memenuhi perjanjian secara sukarela.