FUNGSI-FUNGSI ILMU HUKUM
Seperti
diketahui bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai
kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras
dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik
dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan
menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain,
fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta
menyelesaikan konflik yang terjadi.
Fungsi
hukum menurut Franz Magnis Suseno,
adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu
tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan
aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif
dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu
disebut keadilan.
Dalam
pandangan Achmad Ali, bahwa fungsi
hukum itu dapat dibedakan ke dalam :
a.
fungsi
hukum sebagai “a tool of social control”;
b.
fungsi
hukum sebagai “a tool of social engineering”;
c.fungsi hukum sebagai symbol;
d.
fungsi
hukum sebagai “a political instrument”;
e.
fungsi
hukum sebagai integrator.
Menurut
Lawrence M. Friedmann, dalam bukunya
“Law and Society an Introduction”, fungsi hukum adalah :
a.
pengawasan/pengendalian
sosial (social control) ;
b.
penyelesaian
sengketa (dispute settlement) ;
c.
rekayasa
sosial (social engineering).
Berkaitan
dengan fungsi hukum, Muchtar
Kusumaatmadja, mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan
masyarakat, yang secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau,
bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat.
Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam
usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap penting dan
sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi
untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki
oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat
dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk
menjamin adanya kepastian dan ketertiban.
Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi
hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak
manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Sedangkan dalam pandangan Peters, yang menyatakan bahwa fungsi
hukum itu dapat ditinjau dari tiga perspektif :
1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum.
Tinjauan ini disebut tinjauan dari sudut pandang seorang
polisi terhadap hukum (the policement
view of the law).
2. Perspektif social engineering, merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh
para
penguasa (the official perspective of the law), dan karena
pusat perhatian adalah apa yang
diperbuat oleh penguasa dengan hukum.
3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.
Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum
(the bottom’s up view of the law) dan
dapat pula disebut perspektif konsumen (the consumer’s perspective of the law).
Dari beberapa pendapat pakar hukum mengenai fungsi hukum di atas, dapatlah
dikatakan bahwa fungsi hukum, sebagai berikut :
a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berprilaku.
b.Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
c.Penyelesaian konflik atau sengketa (dispute settlement).
d.Rekayasa sosial (social engineering).
Fungsi
hukum sebagai pedoman atau pengarah prilaku, kiranya tidak memerlukan banyak
keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaedah, yaitu
sebagai pedoman prilaku, yang menyiratkan prilaku yang seyogianya atau
diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu
kegiatan yang diatur oleh hukum.
Maksud dan
tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah hukum itu menghendaki kerukunan dan
perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang
jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.
1.
Hukum sebagai sarana pengendali sosial,
menurut A. Ross sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, adalah mencakup semua
kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.
Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak
menghubungkannya dengan hukum pidana. Dalam kaitan ini, hukum sebagai sarana
pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang
membahayakan diri serta harta bendanya. Misalnya dapat dikemukakan perbuatan
kejahatan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. Norma ini jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang
mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain.
Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada
dasarnya memaksa warga masyarakat agar berprilaku sesuai dengan hukum, Dengan
kata lain, pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun
represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah prilaku yang
menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang
terganggu.
Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement).
Di dalam masyarakat berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya antara
keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu
urusan bersama (company), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa juga dapat
mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.
Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang
diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada
yang diselesaikan secara sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan
mendapat bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk
mengukur, sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus
diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan
kembali.
Pengendalian
sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam
masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara
stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.
Maksudnya
adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan.
Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta
memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga
masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta
bendanya.
Penjelasan dari Steven Vago (1981),
tentang Law and Social Control. Dalam tulisan
tersebut Vago seakan memisahkan antara law dan social control dan menghubungkannya dengan kata ‘dan’, ia
tidak membahasakannya sebagai dua hal yang semestinya integral dalam kesatuan,
tetapi Vago mengesankan seakan keduanya terpisah. Tanpa terlalu berkepanjangan,
mari kita urai penjelasannya.
Sangat
awal dari bab ini Vago menjelaskan, kontrol sosial merujuk pada cara para
anggota sebuah masyarakat memelihara aturan dan meningkatkan kemungkinan untuk
memperkirakan suatu tindakan.Vago menjelaskan bahwaterdapat banyak bentuk
kontrol sosial, dan hukum adalah salah satunya. Oleh karenanya ia menekankan
pembahasan pada situasi ketika bentuk-bentuk mekanisme kontrol lain tidak dapat
berjalan efektif atau memang tidak ada, dan hukum mengambil kesempatannya
berperan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya untuk memberikan penjelasan yang
lebih baik dengan pemilahan kontrol sosial ke dalam dua bagian, yakni kontrol
sosial informal dan kontrol sosial formal. Hal ini sengaja dilakukan Vago untuk
menghindari overlapping antara keduanya, dan untuk
membantu melakukan analisis secara lebih efektif.
a.
Kontrol sosial informal
Kontrol
sosial secara informal dicontohkan dengan fungsi-fungsi yang berjalan dalam
cara kerakyatan(norma-norma yang dimunculkan dalam praktik keseharian
sebagaimana mode pakaian tertentu, etiket, dan penggunaan bahasa) dan
adat-istiadat(norma-norma sosial berasosiasi dengan perasaan-perasaan intens tentang
benar atau salah dan aturan tertentu tentang tingkah laku yang secara sederhana
tidak akan mengganggu, sebagai contoh, incest). Kontrol informal tersebut
terdiri atas teknik-teknik yang oleh individu yang mengetahui satu sama lain
dalam dasar keseuaian personal akan memuji kepada mereka yang mentaati harapan
bersama dan menunjukkan ketidaknyamanan kepada mereka yang tidak mentaatinya
(Shibutani, 1961:426).
Dengan
demikian kontrol sosial yang sifatnya informal selalu merupakan bagian dari
masyarakat dengan ciri keeratan sosial yang oleh Durkheim dikatakan memiliki mechanical solidarity, yang oleh Dragan Milovanovic (1994)
dikatakan sebagai tipe normal dalam masyarakat yang pemilahan tingkat
pekerjanya masih sangat kecil, dan “perekat” ikatan sosial dalam kesamaan dan
kesetaraan masih kuatTetapi konteks kontrol sosial informal tidaklah hanya ada
dalam bentuk masyarakat dengan mechanical solidarity
sebagaimana dijelaskan Durkheim. Nilai-nilai tentang solidaritas dan
kesepakatan dalam masyarakat majemuk dengan konsep hukum tidak tertulisnya juga
selalu memiliki potensi informal social controls.
Mekanisme
informal dari kontrol sosial dirancang untuk lebih efektif dalam kelompok dan
masyarakat dimana relasi bersifat face to face dan
intimasi dan dimana pembagian pekerjaan relatif sederhana. Selanjutnya,
intensional interaksi face to face dalam
masyarakat tertentu menciptakan konsensus moral yang dikenal oleh seluruh
anggotanya; juga membawa tindakan menyimpang secara cepat menjadi perhatian
setiap orang.
b. Kontrol sosial formal
Sebagaimana konsep Durheim yang
memilah solidaritas ke dalam dua partisi, Vago pun memiliki kecenderungan yang
sama. Ia menjelaskan bahwa konrol sosial formal biasanya merupakan
karakteristik dari masyarakat yang lebih kompleks dengan pembagian tingkat
pekerjaan yang lebih besar, heterogenitas populasi, dan sub- grup dengan nilai-nilai terkompetensi
dengan bentuk berbeda dalam adat-istiadat dan ideologi. Kontrol yang bersifat
formal muncul ketika kontrol informal tidak lagi sesuai diterapkan untuk
memelihara kenyamanan pada norma-norma tertentu dan dicirikan dengan sistem
yang mengenal spesialisasi agen-agen sosialnya dan dengan teknik-teknik yang
standar.
Seperti
telah dijelaskan bahwa pengertian formal adalah saat yang informal tidak lagi
mampu hadir dan memberikan fungsi kontrolnya. Maka formal selalu timbul dari
kebutuhan akan keteraturan dan kontrol yang membuat segalanya kepada keadaan
sebagaimana kondisi informal. Seperti menjelaskan bagaimana Durkheim berupaya
mengganti secara perlahan ‘solidaritas mekanis’ sederhana dengan ‘solidaritas
organik’ yang lebih kompleks, yakni solidaritas komplementer, berkat semakin
tegasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Jika Durkheim berusaha menjaga tetap adanya solidaritas,
maka demikian pula peran sosial kontrol selalu diupayakan tetap ada, karena
eksistensinya yang menjadi urgensi dan kebutuhan sosial.
Formal dijelaskan sebagai kebutuhan
yang tumbuh sebagai karena ketiadaan informal. Begitu pula hukum, informal
mengenal adalah mulai dikenalnya konsep ‘standarisasi’ atau dalam
hukum dikenallah hukum yang mengenal prinsip ‘legalitas’ atau ketertulisan.
Sehingga logika kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan, yang sesuai
definisi bersama, dituangkan ke dalam perundang-undangan untuk dijadikan
sebagai alat kontrol sosial.
2. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial
(social engineering), menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam
masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki,
menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan pola-pola
kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi untuk
mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam masyarakat.
Sebuah
perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum
dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu
tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah
terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain orang masih banyak
juga yang suka menteorikan bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel
bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik
akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.
Pandangan yang
disebutkan pertama adalah pandangan yang melihat hukum sebagai ekspresi
kolektif suatu masyarakat, dan karena itu hasil penggambarannya secara
konseptual akan melahirkan konsep hukum sebagai bagian dari elemen kultur
ideal. Pandangan yang
kedua adalah pandangan yang melihat hukum benar-benar sebagai instrumen, dan
karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan banyak menghasilkan
persepsi bahwa hukum adalah bagian dari teknologi yang lugas; atau meminjam
kata-kata Rouscoe Poend, hukum itu adalah “tool of social engineering“.
Menurut
Lawrence sebagaimana dikutip oleh Soetandyo, menyatakan bahwa Hukum sebagai
alat social engineering adalah ciri utama negara modern. Jeremy Bentham
(dalam Soetandyo) bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun 1800-an, tetapi
baru mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai
suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar
para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (law in
actions), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (law
in books). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan
pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan
Dewasa
ini jumlah eksponen pendukung ide “law as a tool of social
engineering” kian bertambah. Perkembangan yang disebut
Geertz (dalam Soetandyo) sebagai perkembangan “from old
society to new state” memang telah menyuburkan tekad-tekad untuk
menggerakkan segala bentuk kemandeg-an dan untuk
mengubah segala bentuk kebekuan, baik lewat cara-cara revolusioner yang ekstra
legal maupun lewat cara-cara yang bijak untuk menggunakan hukum sebagai sarana
perubahan sosial.
Menurut Soetandyo hal ini
berimplikasi para banyaknya praktisi yang berminat untuk memikirkan
strategi-strategi perubahan yang paling layak untuk ditempuh dan untuk
merekayasa ius constituendum apa yang sebaiknya
segera dirancangkan dan diundangkan sebagai langkah implementasinya. Sedangkan para teoritisnya banyak
berminat untuk mendalami studi-studi tentang keefektifan hukum guna menemukan
determinan-determinan (paling) penting yang perlu diketahui untuk
mengfungsionalkan hukum sebagai sarana pembangunan.
Menurut
sejumlah pakar, pembangunan hukum mengandung dua arti.
Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi
hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara
turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
sedang membangun. Jadi, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan
legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa
sosial (social engineering). Dengan kata lain kita dapat simpulkan, definisi
pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah
masyarakat”. Untuk itu ada tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial, sebagai
penyelesai sengketa (dispute settlement), dan sebagai alat rekayasa sosial
(social engineering).
Dalam salah satu artikelnya, Paramita
menyatakan bahwa perundang-undangan ialah suatu gejala yang relatif kompleks
yang proses pembentukannya melibatkan berbagai faktor kemasyarakatan lainnya.
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan
tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam
konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan
kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan
pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya
mengacu pada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan,
ketertiban dan kepastian hukum. Membentuk undang-undang juga berarti
menciptakan satu sumber hukum yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban dari
semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.
Berbeda dengan pandangan Paramita,
mazhab fungsional atau biasa disebut mazhab sosiologik hukum (sociology of law) melalui tokohnya Roscoe Pound (dalam Satjipto)
yang berpendapat bahwa hukum itu lebih dari sekadar himpunan norma-norma yang
abstrak atau ordo-hukum. Namun,
hukum merupakan satu proses untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang
berlawanan dan memberikan jaminan, kepastian kepuasan kepada keinginan golongan
terbanyak dengan gesekan yang sekecil mungkin. Analogi dari pemahaman hukum
yang demikian itulah yang oleh Pound disebutkan sebagai rekayasa sosial (social engineering).
Perlu diperhatikan juga sebelumnya
bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi
tiga syarat menurut teori Radbruch, yaitu secara filosofis dapat menciptakan
keadilan, secara sosiologis bermanfaat dan secara yuridis dapat menciptakan
kepastian. Sedangkan
menurut Pound suatu undang-undang harus berfungsi sebagai “tool of social control “ dan “tool of
social engineering”.
Sejalan dengan Pound, Prof. Max Radin
sebagaiama dikutip oleh Mahendra, menyatakan bahwa hukum adalah teknik untuk
mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali bila
mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Karena itu
Maurice Duverger (dalam Mahendra) menyatakan: “hukum didefinisikan oleh
kekuasaan; dia terdiri dari tubuh undang-undang dan prosedur yang dibuat atau
diakui oleh kekuasaan politik.
Hukum memberikan kompetensi
untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah
untuk melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan
sarana pemaksa. Hukum
merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasan politik untuk mengambil keputusan
dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib.
Walaupun para eksponen yang menyokong
gagasan “law as a tool of social engineering”
kini tercatat cukup mendominasi percaturan dan posisi kunci pembinaan hukum
nasional, itu tidaklah berarti bahwa gagasan dan langkah-langkah operasional
mereka dapat berkembang dan berjalan dengan tanpa kritik.
Kritik-kritik yang terlontar
berdasarkan alasan ideologi dan atau paradigma moral yang sifatnya mutlak dan
memihak—dalam kerangka penetapan kebijakan politik—memang sudah tak sekuat dulu
lagi. Akan tetapi polemik dan diskusi tentang kedudukan dan fungsi hukum dalam
tata kehidupan masyarakat yang makro ini bukannya telah tiada.
Menurut
Soetandyo pembicaraan dan perbincangan tetap saja ramai untuk mempersoalkan
apakah hukum dalam kenyataanya in concreto memang
akan dapat merekayasa masyarakat dengan efektif manakala ia hanya terbit
sebagai manifestasi—meminjam adagium kaum positivitis—”the command of the sovereign” (perintah yang berdaulat),
dan tidak pernah mempertimbangkan dua soal berikut ini: Pertama, apakah sesungguhnya nilai-nilai moral dan
kaidah-kaidah social yang dianut rakyat dalam kehidupan sehari-harinya; Kedua, sejauh manakah rakyat awam itu bersedia berbagi
kesetiaan dan ketaatan, tidak hanya kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidahnya
sendiri yang informal tetapi juga kepada “the command of the sovereign”
yang bergaya formal itu.
Soetandyo menambahkan mereka yang berpendapat
bahwa hukum adalah sarana yang efektif untuk merekayasa masyarakat tentunya
lebih condong untuk bersikap antisipatif pada perubahan-perubahan yang selalu
terjadi. Mereka tanpa
ayal akan bergerak merancang perubahan masa depan, dan akan menggunakan hukum
sebagai model gambaran hubungan-hubungan antar subjek di masa depan yang harus
direa lisasikan dengan tindakan-tindakan yang bersanksi. Maka di tangan mereka
hukum akan berfungsi sebagai sarana untuk mendinamisasi perubahan, dan tidak
(sekedar) sebagai sarana untuk mengontrol status-quo yang serba
statik di dalam struktur.
Para
pengritik ide “law as a tool of social engineering”
umumnya menambahkan bahwa orang masih harus mempertanyakan, adakah cara yang
dapat dianjurkan untuk mengubah referensi normatif rakyat, dari kecondongannya
pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat yang parokial dan berwawasan ke
masa lampau ke nilai-nilai dan kaidah-kaidah baru yang nasional dan berwawasan
ke masa depan.
Hukum
tetap bisa di pakai sebagai instrumen yang di pakai secara sadar untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas, prosesnya akan berlangsung cukup panjang
dan efek yang di timbulkannya bisa merupakan efek yg sifatnya berantai.
Keputusan ini bis di masukan ke dalam golongan social engineering oleh karena
bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat.
Bertolak
dari semua itu terdapat satu hal penting yang perlu (harus) disadari sebagai
suatu persoalan tersendiri atas asumsi dasar mengenai dalil “law is a tool of social enginereeng“, bahwa menurut von
Savigny (dalam Soetandyo), sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat
berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya
selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan
masyarakat dan sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu penyikapan selanjutnya
adalah bagaimana sesungguhnya “law is a tool of social
engineering” harus kita tempatkan bukan pada posisi rule by law, tetapi pada paradigma rule of law.
3.
Hukum sebagai alat
politik merupakan subsistem
dalam sistem kemasyarakatan, masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk
menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum
berfungsi melakukan social control, dispute settlement dan social engeneering
atau inovation.sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan
adaptasi (socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule
aplication, rule adjudication, interestarticulation dan aggregation) dan fungsi
kapabilitas (regulatif extractif, distributif dan responsive Sistem hukum, kata
Held lebih lanjut memikul tanggung jawab utama untuk menjamin dihormatinya hak
dan dipenuhinya kewajiban yang timbul karena hak yang bersangkutan. Dan sasaran
utama sistem politik ialah memuaskan kepentingan kolektif dan perorangan,
meskipun sistem hukum dan sistem politik dapat dibedakan, namun dalan bebagai
hal sering bertumpang tindih dalam proses pembentukan undang-undang oleh badan
pembentuk undang-undang misalnya, proses tersebut dapat dimasukkan ke dalam
sistem hukum dan juga ke dalam sistem politik, karena undang-undang sebagai
output merupakan formulasi yuridis dari kebijaksanaan politik dan proses
pembentukannya sendiri digerakkan oleh proses politik.
Hukum dan politik sebagai subsistem
kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara
keseluruhan, walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran
yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan tetapi saling
melengkapi. Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk
menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan, dalam masyarakat yang
terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya,
di samping sistem-sitem lainnya yang ada dalam suatu masyarakat.
Hukum memberikan kompetensi untuk para
pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk
melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana
pemaksa, hukum merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasan politik untuk
mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa
sosial secar tertib. Prof. Max Radin menyatakan bahwa hukum adalah teknik untuk
mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Dilain pihak hokum tidak
efektif kecuali bila mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan
politik. Karena itu Maurice Duverger (Sosiologi Politik 1981:358) menyatakan:
"hukum didefini- sikan oleh kekuasaan; dia terdiri dari tubuh
undang-undang dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik.
Hukum memberikan dasar legalitas bagi
kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi efektif. Atau
dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan yang diam dan
politik adalah hukum yang in action dan kehadirannya dirasakan lebih nyata
serta berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan.
Hukum dan politik mempunyai kedudukan
yang sejajar, hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik.
Demikian juga sebaliknya. Realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya
ditentukan oleh prinsp-prinsip yang diatur dalam suatu sistem konstitusi,
tetapi lebih ditentukan oleh komitmen rakyat dan elit politik untuk
bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan
jiwanya. Sebab suatu sistem konstitusi hanya mengasumsikan ditegakkannya
prinsi-prinsip tertentu, tetapi tidak bisa secara otomatis mewujudkan
prinsi-prinsip tersebut.
Dalam tahap memelihara kesatuan berbangsa,
hukum merepresi orang atau kelompok yang melakukan gerakan atau mengembangkan
opini yang mendorong ke arah disintegrasi atau perpecahan bangsa dengan
"memberikan cap "sparatis" atau "politik
kriminalisasi" dan sanksi yang berat.
Eksistensi dan fungsi hukum dalam
pembangunan berbangsa dapat ditelusuri dari beberapa fenomena, hukum sebagai
instrumen untuk menyamakan pedoman berperilaku bagi semua komponen berbangsa di
semua daerah, juga instrumen hukum digunakan untuk mewujudkan tahapan membangun
ekonomi dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak jama orde baru,
dalam rangka mewujudkan rencana peningkatan produksi nasional dan kegiatan
usaha seperti hukum tentang perijinan dan hukum pembiayaan swasta (investasi),
perijinan digunakan sebagai akses berusaha pada kelompok pelaku usaha yang
diharapkan berkontribusi dalam ekonomi, dan memangkas birokrasi yang berbiaya
tinggi, walaupun birokrasi dan tingginya biaya perijinan masih jadi penghalang
investasi, dan walaupun instrumen hukum dibidang perijinan invenstasi dan
pembiayaan pembangunan ekonomi belum dapat mengakomodasi semua tuntutan.
Pembangunan hukum mengacu kepada
kedudukan dan fungsi dasarnya dalam cita cita kebangsaan, seperti pembentukan
dan penegakan hukum harus diukur dari kesuksesan dalam mewujudkan cita cita
kebangsaan, formulasi dari hukum tidak boleh berpotensi menciptakan
disintegrasi bangsa, menghambat pembangunan ekonomi, menciptkan kesenjangan
sosial ekonomi antar komponen kelompok berbangsa dan kemiskinan masyarakat
lokal, bila itu terjadi, maka formulasi hukum harus dinilai sebagai hukum yang
gagal dan dan harus ditunjau kembali.
Untuk
menjalankan pekerjaan seperti itu, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong.
Kekuasaan ini memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum.
Kita bisa mengatakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai
keinginan-keinginan atau ide-ide belaka.
Jadi,
Dapat ditegaskan bahwa politik hukum hakikatnya adalah disiplin hukum yang
mengkhususkan dirinya pada usaha-usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan
yang dicita-citakan masyarakat tertentu.
4.
Fungsi Hukum sebagai Simbol
Sebagaimana
makna hukum itu sendiri, fungsi hukum sebagai simbol juga beraneka ragam
menurut sudut pandang para ahli, seperti fungsi hokum sebagai symbol yang di
kemukan L.B Curzon sebagai berikut :
L.B. Curzon (1979: 44) mengemukakan bahwa yang
dimaksud dengan simbolis adalah“Involves the process whereby
persons consider in simple term the social relationships and other phenomena
arising from their interaction…” ("Melibatkan proses di mana orang-orang mempertimbangkan dalam istilah sederhana hubungan sosial dan fenomena lain
yang timbul dari interaksi mereka .)
Tampaknya
apa yang dikemukakan oleh Curzon di atas dapat penulis setujui, karena memang
simbolis itu mencakupi proses-proses dalam mana seseorang menerjemahkan atau
menggambarkan atau mengartikan dalam suatu istilah yang sederhana tentang
perhubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari
interaksinya dengan orang lain. contohnya dalam hukum: seseorang yang mengambil
barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, oleh
hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian yang seyogyanya dihukum.
Mungkin karena itulah, sehingga Barkun M. (law without sanction, 1986: 13)
menuliskan bahwa hukum itu tidak lain adalah:
“as
that system of manipulable symbols that functions as a representations, as a
model of social structure” (Sebagai simbol bahwa sistem dimanipulasi
yang berfungsi sebagai representasi,
sebagai model struktur sosial)
Dalam
kaitan dengan fungsi hukum sebagai simbol, menarik untuk mengetahui apa yang
dikemukakan oleh Arnold (Curzon, 1979: 44) bahwa
“…that
the greatest strength of the law may be its escape from reality, that is, its
abstract, symbolic nature and from. Abstract ideals … need tor their acceptance
symbolic conduct by institution. The prosedures of the court (ceremonies),
their dramatic presentation of symbolic inter-action within society, are
examples of the ideals of the law “made concrete” in relatively simple
comprehensible terms”.
(Bahwa kekuatan terbesar dari hukum
dapat melarikan diri dari kenyataan, yaitu, abstrak,
sifat simbolis dan dari. Abstrak ... cita-cita
membutuhkan penerimaan mereka melakukan tor simbolis
oleh institusi. Para prosedures pengadilan (upacara),
presentasi dramatis mereka tindakan
antar-simbolik dalam
masyarakat, adalah contoh dari
cita-cita hukum "dibuat
konkret" dalam istilah dipahami
relatif sederhana ".)
Dapat
penulis simpulkan dari pendapat L.B. Curzon , bahwa fungsi hokum sebagai symbol
adalah menciptakan masyarakat yang
cerdas dan beradab yang mau berpikir, menerjemahkan atau mengartikan perubahan
atau fenomena – fenomena tentang perubahan social yang ada dalam masyarakat
dalam suatu istilah.
5.
HUKUM
SEBAGAI MEKANISME PENGINTEGRASI
Manusia selain makhluk biologis juga ia
sebagai makhluk sosial, olehnya itu manusia selalu didorong untuk melakukan
hubungan-hubungan sosial di antara sesamanya. Dalam hal ini hukum sebagai
mekanisme pengintegrasi. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian
mempunyai hubungan dengan sistem sosial, interaksi sosial dan ketertiban.
A.Sistem Sosial
Dalam rangka pembicaraan mengenai
sistem sosial ini, pertama-tama dibatasi pengamatan terhadap suatu wilayah atau
lingkungan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat meperoleh gambaran yang
saksama mengenai sistem sosial tersebut. sistem social adalah suatu cara untuk
mengorganisasi kehidupan manusia secara individu (orang) dalam masyarakat.
Dengan kata lain sistem sosial mempertahankan agar proses itu berjalan secara
teratur, atau sistem sosial pada dasarnya adalah suatu sistem tindakan
tindakan. Jika instusi
benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasi masyarakat. Maka ia
harus di terima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu.
B. Interaksi Sosial
Pada suatu sistem sosial terdapat suatu
interaksi sosial. yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri. Karena adanya
ketergantungan antara seseorang dengan orang lainnya, Dalam hubungan ini yang
sangat penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan
tersebut. Hubungan-hubungan itu, merupakan hubungan sosial yang dinamis sebagai
interaksi sosial. interaksi sosial merupakan hal yang utama dalam pergaulan
atau kehidupan sosial. Jadi interaksi sosial terbentuk pada segala bentuk
kegiatan manusia, maka di dalam interaksi sosial ini diperlukan ketertiban dan
ketentraman, yang alatnya berupa kaedah-kaedah sosial.
C. Ketertiban Dan Ketentraman
Pada dasarnya manusia dalam hidup
bermasyarakat menyadari dirinya bahwa ia diatur oleh berbagai aturan. Salah
satu kaedah sosial dalam mekanisme pengintegrasian adalah kaedah hukum. Apabila
seseorang sadar bahwa hampir semua hubungan kemasyarakatan diatur oleh
kaedah-kaedah hukum dan pola-pola tertentu dalam arti tunduk pada kaedahkaedah
dan pola-pola tersebut. Umpamanya, sesorang memiliki kesempatan untuk
melaksanakan kewajiban-kewajibannya serta menuntut hak-haknya. Dengan demikian
dia akan lebih yakin bahwa ada kaedah-kaedah hukum dan pola-pola yang
mengaturinteraksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
D. Hukum Sarana Penyelesaian Konflik
Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi
sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga
masyarakat, yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi
harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan
hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana
pengintegrasi lain seperti kaedah agama, kaedah moral, dan sebagainya.
Apabila
institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasi
masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya
itu. Hal ini berarti bahwa para warga masyarakat harus mengakui, kalau
institusi itulah tempat pengintegrasian dilakukan. Olehnya itu, orang pun harus
bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan kata lain, rakyat
harus dapat dimotivasikan untuk menggunakan institusi hukum sebagai sarana
penyelesaian konflikkonfliknya. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah
pemuasan rasa keadilan. Dengan demikian rakyat harus tergerak untuk membawa
sengketanya ke Pengadilan, karena melalui badan itulah keadilan dapat diberikan
kepada mereka.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hukum dalam mempengaruhi kehidupan manusia adalah hukum
diartikan sebagai suatu kontrol sosial. Kontrol social (social kontrol)
biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak,
yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar
mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.
Sosial
kontrol yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pembentukan dan
pemeliharaan aturan-aturan sosial yang berpijak pada kemampuan hukum untuk
mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam
perilaku-perilaku tersebut. Salah satu dari karakteristik hukum yang
membedakannya dari aturan- aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme
kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan
aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka
yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti orang agar tetap patuh
kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.
Perwujudan sosial control mungkin berupa pemidanaan,
kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan
adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan
atau sanksi negatif bagi pelanggarnya. Sedangkan dalam terapi maupun konsiliasi
sifatnya remedial artinya mengembalikan situasi pada keadaan yang semula. Oleh
karena itu yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang,
melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan
bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi standarnya adalah normalitas,
keserasian dan kesepadanan yang biasa disebut keharmonisan.
2. Masalah-masalah
fenomena hukum dititikberatkan pada masalah-masalah yang berhubungan langsung
dengan legal relations, umpamanya court room (Ruang Pengadilan), dan
solicitor’s office (Kantor Pengacara). Selain itu adalah studi terhadap
proses-proses interaksional, organizational socialization, typifikasi, abolisi
dan konstruksi sosial. Dengan demikian berarti, melihat hukum sebagai suatu
proses atau lebih tepatnya lagi adalah proses sosial.
Salah
satu proses sosial yang terdapat dilihat dalam dinamika hukum adalah apa yang
terjadi di pengadilan. Untuk memahami proses yang terjadi di pengadilan maka
kita harus mengetahui lebih dalam tentang pengadilan. Pengadilan tidak hanya
terdiri dari gedung, hakim, peraturan yang lazim dikenal oleh ilmu hukum,
melainkan merupakan suatu interaksi antara para pelaku yang terlibat dalam
proses pengadilan. Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem
hukum dan masyarakat. Peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan
lebih lanjut (worked out) melalui perilaku berperkara para pihak yang terlibat
dalam proses peradilan, khususnya hakim.
Dalam praktek penegakan hukum sehari-hari, praktek kekuasaan
kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memegang
peranan yang penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha
negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan
merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara
tersebut. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam
penegakan hukum.
3.
Sebagaimana
dikemukakan di atas bahwa perlu suatu pendekatan teoretis untuk menganalisis
fungsi hukum sebagai faktor integrasi, terutama dalam kaitannya dengan sistem
sosial. Pendekatan teoretis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini
adalah pendekatan structural-functional (selanjutnya disebut pendekatan
fungsional struktural) dan untuk le¬bih memperjelas kedudukan hukum sebagai
faktor integrasi digunakan hubungan sibernetika yang dikemukakan oleh Talcott
Parsons.
Pendekatan
tersebut menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya, terintegrasi atas dasar
kata sepakat para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu,
yaitu suatu kesepakatan bersama (general agreements) yang memiliki daya
mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota
masyarakat. Pendekatan tersebut meman-dang masyarakat sebagai suatu sistem yang
secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium.
B.SARAN
Sebagai
benteng terakhir, maka diharapkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang
adil, fair dan tidak memihak bagi para pencari keadilan. Masyarakat atau para
pencari keadilan mengharapkan pengadilan dapat berkedudukan sebagai lembaga
yang dapat memberikan keadilan pada setiap permasalahan yang dihadapi.
DAFTAR
PUSTAKA
Adam Podgorecki & Cristopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap
Hukum, (Jakarta ; PT. Bina Aksara, 1987)
Agus,
Raharjo, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan, dapat dilihat di www.google.co.id
Ali, Zainnudin, Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2007)
Patawari_Unhas,
Sosiologi Hukum dapat dilihat di www.google.com/ patawari.wordpress.com/2009/02/16/sosiologi-hukum/
Rahardjo, Satjipto , Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni,
Bandung, 2004
H.C
Bredemeier,Law as Integrative Mechanism, dalam Vilhelm Aubert, Sociology of
Law, Midlesex England. Penguins Book, 1977
Soerjono
Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982
Purnadi Purbacaraka
dkk, 1993, Perihal Kaedah Hukum, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung.
_________, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press,
Jakarta, 1980
Talcott Parsons, The Social System, New York, The Free Press, 1951
Talcott Parsons, An Outline of Social System.
Achmad Ali, 2002,
Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan
Sosiologis), PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.Otje Salman, 1993, Beberapa Aspek
Sosiologi Hukum, Alumni,Bandung.
